Home / Opini / ORGANISASI GURU DAN TANGGUNG JAWABNYA

ORGANISASI GURU DAN TANGGUNG JAWABNYA

Oleh : Sadri Ondang Jaya

ACEHCARONG.COM | BANDA ACEH—Seratus hari  pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 25 November 1945, lahir sebuah organisasi profesi guru.

Organisasi ini, dilabeli dengan nama Persatuan Guru Indonesia, disingkat PGRI.

Sebelum organisasi PGRI lahir, terlebih dahulu, para pelopornya terinspirasi dari organisasi guru sebelumnya pernah muncul, yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) berdiri tahun 1912.

Lalu, dalam rentang 20 tahun tepatnya tahun 1932, dengan segala dinamika dan kronikanya, PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI).

Kemudian dalam kongres guru di Surakarta, 25 November 1945, Persatuan Guru Indonesia (PGI) bermertamorfhose lagi menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGRI).

Sejak itu hingga orde baru berakhir tahun 1999, PGRI menjadi satu-satunya organisasi profesi para cikgu di Indonesia.

Guru dengan PGRI, kala itu, tak bisa dipisahkan. Semua guru adalah anggota PGRI. Pendeknya, PGRI dan guru, ibarat dua sisi mata uang. Anggapan seperti itu pun, masih terpatri dalam sanubari guru hingga sekarang.

Setelah era reformasi bergulir, pelaksanaan demokrasi mulai membaik, kebebasan berpendapat tidak lagi dikepung dan dipasung, ternyata telah memicuh guru-guru di Indonesia untuk membentuk organisasi profesi guru.

Sehingga tak bisa disangkal, organisasi guru, saat itu, bertumbuhan bak cendawan di musim hujan.

Dengan kata lain, PGRI tidak lagi satu-satunya organisasi profesi guru. Organisasi yang sama sudah mulai berbilang dan beragam.

Ada beberapa organisasi profesi guru yang nongol, tumbuh, dan berkembang di Indonesia. Antara lain, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu).

Keberadaan organisasi profesi guru di atas, tidak ilegal. Bukan pula, organisasi abal-abal, tanpa bentuk (OTB) alias tanpa memiliki kekuatan hukum. Dan bukan pula, organisasi hanya sekadar papan nama.

Akan tetapi, organisasi itu, resmi alias legal. Memiliki badan hukum, tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Anggotanya pun, telah berjumlah ribuan. Tersebar ke seantero wilayah Indonesia. Malah, dimana ada guru, di situ telah berdiri organisasi guru.

Manfaat dari organisasi tersebut, telah dirasakan masyarakat. Sehingga eksistensi dan sepak terjang organisasi tersebut mendapat pengakuan dari mereka.

Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen terutama dalam pasal 41 telah ditegaskan, bahwa guru diperkenankan membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

Tujuannya, tidak lain dan tak bukan, untuk memajukan profesi guru, meningkatkan kompetensinya, karir, wawasan kependidikan, memberikan perlindungan terhadap profesi, dan meningkatkan kesejahteraan, plus melakukan pengabdian pada masyarakat.

Dalam undang-undang itu juga diamanatkan, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi dengan memilih salah satu di antara organisasi yang ada.

Organisasi guru, seumpama aneka ragam barang yang terpajang di rak-rak swalayan. Para pengunjung boleh memilih barang sesuai dengan kemampuan keuangannya, citarasa, dan kebutuhannya, tanpa ada yang melarang.

Begitu pula halnya dengan guru. Ia tinggal memilih organisasi yang mana paling disukainya.

Tentu pilihan itu, mengacu pada asas manfaat, memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kehendak guru. Termasuk juga, organisasi itu, bisa mengakomodir aspirasinya.

Berkaitan dengan hal di atas, selama ini masih banyak aspirasi guru yang belum terakomodir dan diperjuangkan oleh organisasi tempat mereka bernaung.

Tidak itu saja, peningkatan profesionalisme kompetensi guru pun, belum menjadi prioritas. Termasuk juga, hak-hak guru belum diperjuangkan sebagaimana mestinya.

Seharusnya, dengan ada dan semakin banyaknya organisasi profesi guru, membuat aspirasi dan hak-hak guru semakin terperhatikan. Dan peningkatan kualitas profesional dan kompetensi guru semakin mewujud.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh dan fakta yang ada, guru kita masih tergolong guru yang belum memiliki kompetensi dan kualitas yang baik.

Dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) beberapa waktu lalu, guru baru meraih nilai rata-rata nasional 44,5 –jauh di bawah nilai standar 75. Bahkan kompetensi pedagogik, yang menjadi kompetensi utama guru pun hasilnya belum menggembirakan.

Dari 3,9 juta guru yang ada saat ini, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik, dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi.

Padahal di sisi lain, seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus memiliki standar kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Dalam proses belajar-mengajar, tak bisa dipungkiri, masih “seabrek” guru kita yang menganut pola top-down. Guru berada “di atas” dan siswa berada “di bawah”. Guru bertindak sebagai subjek dan siswa sebagai objek belajar.

Ironisnya lagi, guru-guru masih banyak yang egois, memaksakan untuk membentuk siswanya menjadi ahli tertentu. Ia ibaratnya “teko” dan siswa sebagai “gelas”. Siswa hanya menerima apapun yang dituangkan guru. Siswa tidak diajarkan untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya.

Seharusnya, guru bukan sosok yang mendominasi di dalam kelas. Guru bukan orang serba tahu. Tapi, guru adalah mitra siswa untuk menggali, menyemai, menumbuhkan, dan mengembangkan potensi siswa.

Siswa lebih membutuhkan “pengalaman” dalam belajar, bukan “pengetahuan”. Karena itu, kompetensi guru menjadi syarat utama tercapainya kualitas belajar yang baik.

Kompetensi guru harus berpijak pada kemampuan dalam mengajarkan materi pelajaran secara menarik, inovatif, dan kreatif.

Tegasnya, guru harus mampu membangkitkan, menggerakan, menggairahkan “birahi’ siswa dalam belajar.

Guru adalah kreator, inovator, motivator dan tidak textbook. Guru tidak boleh nyaman dan puas sendiri dengan metode belajar mengajar yang satu arah.

Jadi, berkualitasnya peserta didik atau tingginya mutu pendidikan, masih sangat tergantung pada guru. Sekali tak terlepas dari guru.

Itu hanya bisa terjadi bila guru mengajar dengan hati, bukan hanya semata logika.
Nah, inilah sebagian dari seabrek persoalan guru kita.

Menyadari hal itu, harus ada langkah serius untuk membenahi kualitas guru termasuk di dalamnya mentalitas guru dalam mendidik. Tak kala urgennya, kesejahteraan guru harus lebih ditingkatkan.

Nah, tugas ini tidak saja diemban dan dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi juga, dilakukan oleh pihak-pihak lain termasuk di dalamnya organisasi profesi guru yang telah terbentuk, seperti PGRI, IGI, FGII, FSGI, PGSI, dan Pergunu.

Sebab, organisasi profesi guru inilah yang paling tahu kebutuhan guru. Apalagi tujuan, visi, dan misi organisasi profesi guru tersebut diploting untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesional guru.[]

Sadri Ondang Jaya, adalah guru dan Ketua IGI Aceh Singkil.

Check Also

Kiat Mencintai Profesi Guru Sehingga menjadi Profesional

Kiat Mencintai Profesi Guru Sehingga menjadi Profesional Oleh : Hariya Haldin, S. Pd, Guru SMAN …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *